Batam | BENEWS – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih. Keputusan ini memicu sorotan tajam publik karena dinilai bukan semata evaluasi kinerja, melainkan sarat pertimbangan politik dan desakan partai-partai koalisi.
Isu yang beredar, Budi Arie tidak benar-benar tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Orang dekat Presiden Prabowo menyebut mantan Menteri Koperasi itu akan segera mendapat penugasan baru melalui tangan kanan Kepala Negara. Namun, saat dikonfirmasi pada Senin (15/9/2025), Budi Arie enggan memberikan komentar.
“Kemungkinan karena pertimbangan politik. Seperti kita tahu Menko Polkam yang diinterpretasi PDIP, Budi Gunawan, dicopot. Maka untuk menjaga keseimbangan politik, Prabowo juga mencopot menteri yang diyakini sebagai kelompok Jokowi, yakni Budi Arie Setiadi,” ujar sumber.
Budi Arie, yang juga Ketua Umum Projo sekaligus loyalis Presiden Joko Widodo, selama ini dikenal aktif mendorong agenda pemberdayaan koperasi. Namun, pencopotannya dinilai sebagai bentuk kompromi politik di tengah tarik-menarik kepentingan koalisi besar di belakang pemerintahan Prabowo.
“Ini jelas murni desakan politik. Budi Arie bukan dicopot karena gagal bekerja, melainkan karena posisinya tidak lepas dari kalkulasi politik kekuasaan,” kata Dado Herdiansyah pengamat politik yang juga Sekretaris DPD Projo Kepri.
Di sisi lain, dukungan moril terhadap Budi Arie justru terus mengalir dari kader Projo di seluruh Indonesia. Hampir seluruh DPD dan DPC Projo mendorong agar segera dilakukan konsolidasi nasional dalam bentuk Kongres, sesuai amanat AD/ART organisasi.
“Kami solid bersama Ketua Umum Budi Arie. Pencopotan ini justru momentum bagi Projo untuk konsolidasi lebih besar melalui Kongres. Dari sana kita akan tentukan sikap politik Projo ke depan,” tegas Dado Herdiansyah, dalam rapat bersama Budi Arie.
Menurut Dado, Projo harus tetap satu kata dan perbuatan dalam mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menambahkan, relawan juga memiliki kewajiban moral untuk mengawal Mas Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wakil Presiden RI sekaligus bagian dari irisan langsung Presiden Jokowi.
Namun, Budi Arie merespons dorongan itu dengan menekankan pentingnya kesabaran dan menjaga soliditas organisasi.
“Saya minta seluruh relawan Projo se-Indonesia sabar, jangan gegabah, dan jangan membuat manuver. Saya akan melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi untuk meminta arahan dan petunjuk. Setelah itu baru kita sampaikan langkah program Projo ke depan,” ujar Budi Arie.
Bagi sebagian besar kader, Kongres dianggap krusial bukan hanya untuk merespons dinamika pasca-reshuffle, tetapi juga untuk menjaga marwah organisasi sebagai ormas relawan terbesar pendukung Jokowi, yang kini menghadapi babak baru dalam konstelasi politik nasional.
Meski reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, dukungan terhadap Budi Arie menunjukkan bahwa pencopotannya justru memperkuat semangat konsolidasi internal Projo. Kini publik menunggu, apakah Budi Arie akan kembali mendapat posisi strategis dalam lingkaran kekuasaan, atau memilih fokus mengonsolidasikan kekuatan politik melalui Projo. (Poel/bal)
