Batam | BENEWS – Hibah RP. 16.5 Miliar dari Pemko untuk Kejari Batam menjadi perbincangan hangat di kota Batam. Perkembangan terbaru, Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS menuding pemberian hibah kepada kejaksaan negeri Batam senilai Rp. 16,5 miliar dari Pemko Batam merupakan upaya membungkam agar penegak hukum ‘tutup mata’ terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kota Batam. Pasalnya, hibah itu dinilai tidak tepat dan cenderung mengkerdilkan sikap profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum tersebut. Hibah tersebut diduga menjadi senjata untuk menunjukkan kejaksaan agar tidak mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi.
“Faktanya kan Batam seperti bebas korupsi, namun sepi pengusutan. Apakah tidak ada korupsi? Rasanya tidak mungkin. Cuma APH nya yang tidak mau memproses.” kata Cak Ta’in kepada media Senin (28/7)
Menjaga Independensi
Menurut Cak Ta’in, seharusnya penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan tetap menjaga independensi. Tidak terkontaminasi dengan segala bentuk bantuan hibah dari pemerintah daerah, yang indikasinya menjadikan kejaksaan yang seharusnya bertindak tegas menjadi kompromi.
“Sebagai institusi penegak hukum yang bersifat vertikal, maka seluruh kebutuhan dan infrastruktur harusnya diajukan kepada atasannya. Bantuan itu akan menciptakan sikap ‘enak tak enak’ ketika harus mengusut kasus korupsi apalagi menyangkut pejabat tingginya. Sementara independen lembaga hukum itu bersifat mutlak, bekerja profesional dan penuh integritas,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, integritas dan profesionalisme kerja itu bukan sekedar slogan yang dipampang depan kantor, tetapi benar-benar ditunjukkan. Kondisi ini menjadi kontraproduktif antara harapan dan kenyataan. “Kalau perlu kembalikan semua bantuan hibah yang sudah diberikan selama ini, termasuk mobil dinas. Emang tidak ada mobil dinas dari Kejagung ya untuk Kajari-kajari di daerah,” ucapnya.
Jelaskan kepada Publik
Untuk itu, lanjut Cak Ta’in, Kejari Batam dan Pemko Batam harus menjelaskan kepada publik urgensi mengenai hibah tersebut. Hibah sebesar Rp. 16,5 miliar tersebut untuk apa saja. Yang baru nampak kasat mata hanya pembangunan gedung depan degung utama Kejari Batam sisi kiri berbatasan dengan Taman Aspirasi, dengan perkiraan lebar 5 meter dan panjang 15 meter untuk bangunan 2 lantai yang diperkirakan cuma menghabiskan dana Rp. 1-1,5 miliar paling mahal.
“Pertanyaannya apakah Kejari Batam tidak menerima anggaran dari pemerintah pusat melalui Kejagung? Ini yang juga akan kami minta klarifikasi langsung ke Jaksa Agung, dan Komisi 3 DPR RI agar terang benderang. Apakah hibah seperti yang terjadi di Batam ini dapat dibenarkan atau tidak,” urainya.
Mesti tahu skala prioritas
Hibah Rp. 16,5 Miliar kepada Kejari Batam di tengah banyaknya masalah kemasyarakatan yang beres sungguh miris. Mestinya Pemko Batam mendahulukan untuk membereskan semua urusan publik terlebih dahulu seperti penanganan sampah, banjir, air bersih, macet, pendidikan dan UMKM. “Mesti tahu skala prioritas lah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam Riama Manurung.,SH.,MH melalui WhatsApp (Wa) Jumat (25/7/25) mengapresiasi perhatian Kodat86.
Dana hibah tersebut sesuai dengan permendagri yang awalnya Nomor 84 tahun 2022, lalu permendagri 15 tahun2023.
“Kalau hibah kepada instansi vertikal, itu ada dalam permendagri, Usulan ditujukan pada walikota Batam, lalu dianggarkan oleh TAPD,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid, Ketua TAPD Pemko Batam belum berhasil dikonfirmasi. Sementara Kejari Batam, melalui Kasi Intel Kejari Batam, Priandi Firdaus. Ketika dihubungi mengaku masih rapat.
“Ada apa ?, masih rapat saya,” jawabnya ketika berulang kali dihubungi melalui whats App (Wa) nya. (Poel/Ardhana)
