Apresiasi Progres RUU Perampasan Aset, DPP GPM Nilai DPR Butuh Sosok Debottlenecking Seperti Dasco

Kesepakatan Komisi III DPR RI dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026), yang menyetujui kelanjutan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

JAKARTA | BENEWS  – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi strategis ini dipastikan melaju ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna terdekat.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Apresiasi tersebut merespons kesepakatan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026), yang menyetujui kelanjutan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP GPM, Alexander Manurung, menilai tercapainya tahap ini merupakan sinyal positif bagi pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, publik telah lama menantikan instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi dan korupsi.

“Kami mengapresiasi langkah dan progres DPR RI, khususnya peran Bapak Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga mencapai tahapan penting ini,” ujar Alexander dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Peran Debottlenecking di Parlemen

Lebih lanjut, Alexander menyoroti pentingnya figur kepemimpinan di parlemen yang mampu menjalankan fungsi debottlenecking—yakni kemampuan mengurai hambatan komunikasi, menjembatani perbedaan fraksi, dan mencegah kebuntuan politik (deadlock) dalam proses legislasi.

“DPR RI masih membutuhkan sosok seperti Pak Sufmi Dasco Ahmad sebagai debottlenecking di parlemen. Kita membutuhkan pimpinan yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu memastikan proses legislasi memiliki arah dan kemajuan yang jelas tanpa mengesampingkan substansi,” tegasnya.

Kawal Substansi dan Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Meski menyambut baik percepatan proses legislasi ini, DPP GPM mengingatkan agar pengesahan RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada pencapaian prosedural semata. Alexander menekankan pentingnya jaminan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia agar regulasi tersebut tidak disalahgunakan di kemudian hari.

“Jangan sampai kita hanya mengejar pengesahan, tetapi melupakan kualitas substansinya. RUU Perampasan Aset harus efektif memulihkan aset negara, bukan membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak milik warga negara yang sah,” kata Alexander.

Menutup pernyataannya, DPP GPM berharap seluruh fraksi di DPR RI menjaga komitmen politik bersama pemerintah untuk menuntaskan RUU tersebut pada Rapat Paripurna mendatang sebagai bukti nyata keberpihakan parlemen terhadap aspirasi pemberantasan korupsi.(***)

Laporan : Hermanto/ @ardhanapena