BATAM | BENEWS — Dunia Pendidikan Batam kembali terguncang dengan ulah “oknum” yang melakukan shooting tanpa izin dengan modus layaknya seperti wartawan, dengan narasi sepihak di lingkungan sekolah.
Menyikapi keresahan pihak sekolah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kewaspadaan serta ketertiban dalam menghadapi kunjungan maupun interaksi dengan pihak luar.
Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penyebaran informasi yang dipotong dari konteks sebenarnya di ruang publik.
Penggerak literasi dunia pendidikan
Ketua PWI Batam sekaligus penggerak literasi dunia pendidikan SD dan SMP Kota Batam, M.A. Khafi Anshary, dalam keterangannya menegaskan bahwa imbauan ini bukan bentuk penolakan terhadap kritik atau upaya membungkam kebebasan berekspresi.
Menurutnya, sekolah tetap merupakan ruang publik yang wajib terbuka terhadap pengawasan masyarakat, namun keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan perlindungan terhadap fakta agar tidak disalahgunakan.
“Jangan biarkan fakta dipermainkan dan jangan pula membiarkan tuduhan yang belum terverifikasi berkembang menjadi penghakiman publik,” ujar Khafi, menanggapi peristiwa yang terjadi di MIN 2 Batuaji pada Rabu, 11 November 2026 lalu.
PWI Batam menilai, peristiwa di madrasah tersebut yang turut melibatkan konten kreator media sosial menarasikan perihal uang infak dan keterlibatan wartawan secara sepihak menjadi pengingat penting bahwa persoalan di lingkungan pendidikan harus disampaikan secara utuh, berimbang, dan berlandaskan kronologi yang valid, bukan sekadar berdasarkan potongan video.
Untuk mengantisipasi hal serupa, PWI Batam mengimbau para kepala sekolah agar tidak hanya mengandalkan ingatan saat menghadapi persoalan.
Setiap satuan pendidikan diminta mendokumentasikan interaksi secara proporsional, mulai dari waktu kedatangan, pihak yang hadir, pokok pertanyaan, hingga tanggapan yang diberikan sebagai langkah perlindungan hukum dan klarifikasi.
Pengunggahan konten
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Bengkong berinisial SM menilai bahwa praktik pengunggahan konten terkait sekolah, khususnya di dunia pendidikan, memang sudah semestinya ditertibkan.
“Pihak sekolah tidak menutup ruang diskusi demi kebaikan pendidikan.
Pintu selalu terbuka untuk konfirmasi pembenaran konten tersebut sebelum diunggah ke medsos. Secara otomatis publik kaget seolah-olah itu benar, padahal itu tidak benar dan tanpa konfirmasi,” tutur SM saat ditemui awak media di sekolahnya, Jumat 13 November 2026.
Uang kopi
SM mengungkapkan, setelah konten tersebut diunggah ke media sosial tanpa konfirmasi, pemilik akun sempat menghubungi pihak sekolah untuk mengajak berdiskusi di luar lingkungan sekolah, bahkan sempat meminta “uang kopi”.
Ia menegaskan bahwa tenaga pendidik saat ini merasa resah dan berharap publik dapat lebih fokus membantu memajukan program-program sekolah ketimbang mengganggu proses belajar-mengajar.
Terkait isu pengawasan atau dugaan pelanggaran anggaran, SM mempersilakan pihak mana pun untuk menempuh prosedur resmi yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran sekolah selama ini selalu diawasi secara ketat oleh instansi berwenang, termasuk Tim BOS Dinas Pendidikan, Inspektorat Batam, hingga BPK Kepri.
Oleh karena itu, ia menyatakan apresiasi penuh terhadap langkah PWI Batam yang berencana membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
Di sisi lain, PWI Batam turut menyoroti pentingnya literasi digital di tengah masyarakat guna menghindari fenomena “kerumunan digital”, di mana sebagian netizen kerap langsung memberikan vonis tanpa verifikasi.
Kode Etik Jurnalistik
Organisasi profesi ini juga mengingatkan batasan tegas antara karya jurnalistik profesional yang terikat Kode Etik Jurnalistik dengan aktivitas pembuatan konten oleh pihak independen.
Saat ini, pihak PWI Batam menyatakan tengah mengumpulkan data dokumen dan barang bukti untuk menjerat pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik serta merusak wibawa dunia pendidikan, dan akan segera membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Yang harus kita jaga bukanlah nama baik seseorang dengan cara menutup kritik, melainkan menjaga kebenaran agar tidak dikalahkan oleh narasi yang dibangun dari potongan-potongan peristiwa,” pungkas Khafi. (***)
